BERNUS.CO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat turut serta dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di seluruh Indonesia yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Zoom Meeting.
Di Lampung Barat, kegiatan GPM dilaksanakan di 13 kecamatan secara bersamaan. Untuk Kecamatan Balik Bukit, kegiatan dipusatkan di Taman Kota Liwa pada Sabtu (30/8/2025).
Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Lampung Barat menyalurkan total 22 ton beras. Kecamatan Balik Bukit mendapat alokasi terbesar sebanyak 10 ton, sedangkan 12 kecamatan lainnya masing-masing mendapat 1 ton, yakni Kecamatan Lumbok Seminung, Sukau, Batu Brak, Belalau, Batu Ketulis, Sekincau, Pagar Dewa, Way Tenong, Air Hitam, Gedung Surian, Sumber Jaya, dan Kebun Tebu.
Pelaksanaan GPM di 12 kecamatan tersebut dilakukan oleh camat setempat bersama jajaran Koramil dan Kapolsek di wilayah masing-masing. Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga pangan, memastikan ketersediaan bahan pokok, serta mendukung pengendalian inflasi di Lampung Barat.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam menjamin kelancaran program. Ia meminta daerah berkoordinasi erat dengan Forkopimda serta Bulog, baik dalam hal teknis pelaksanaan maupun publikasi.
“Pemerintah Daerah diharapkan bekerja sama dengan Forkopimda serta Bulog untuk teknis pelaksanaannya. Publikasi juga penting agar semakin banyak masyarakat yang terlibat. GPM harus benar-benar menjangkau hingga pelosok dan memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegas Tito.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lampung Barat, Nata Djudin Amran, menjelaskan bahwa GPM terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar.
“Siapa saja bisa membeli, dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Dengan adanya GPM, inflasi bisa terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ungkapnya.
Namun, untuk pelaksanaan kali ini, Pemkab Lampung Barat hanya menyediakan beras. “Stok yang tersedia di Bulog hanya beras, sehingga kita tidak menjual gula maupun minyak goreng. Meski begitu, masyarakat tetap bisa mendapatkan beras dengan harga lebih murah,” jelas Nata.
Ia berharap GPM benar-benar memberi manfaat nyata di tengah fluktuasi harga pangan. “Dengan adanya GPM, inflasi bisa terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.
Pemkab Lampung Barat memperkirakan antusiasme masyarakat cukup tinggi, mengingat kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan harga. Karena itu, pelaksanaan GPM dipastikan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran.
Selain menjadi solusi jangka pendek untuk menekan harga pangan, GPM juga diharapkan memperkuat sinergi antara Pemkab, Bulog, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ketahanan pangan di Lampung Barat.
“Dengan Gerakan Pangan Murah, pemerintah berharap masyarakat bisa tersenyum lega karena kebutuhan pokok tersedia dengan harga bersahabat,” pungkas Nata.(*)
