Notification

×

Iklan

Iklan

Bupati Parosil Mabsus Tegaskan Komitmen Penguatan Pemberantasan Korupsi

Kamis, 10 Juli 2025 | 14.00 WIB | 0 Views Last Updated 2025-07-10T07:18:12Z
Bupati Parosil Mabsus Tegaskan Komitmen Penguatan Pemberantasan Korupsi

BERNUS.CO
— Bupati Lampung Barat, H. Parosil Mabsus, menegaskan harapannya agar Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum.

Kegiatan yang berlangsung di Ancol, Jakarta, pada Kamis (10/7/2025) pagi itu diharapkan menjadi momentum penting bagi Kabupaten Lampung Barat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Turut hadir dalam acara tersebut jajaran pimpinan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, di antaranya Ketua DPRD Edi Novial, Sekretaris Daerah Drs. Nukman, MM., serta Inspektur Kabupaten. Kehadiran mereka, menurut Bupati Parosil, mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung upaya nasional pemberantasan korupsi.

“Hadir semua unsur penting Pemkab Lampung Barat karena ini bukan sekadar seremonial. Kita ingin membangun sinergi yang konkret dan berkelanjutan,” tegas Parosil.

Bupati Parosil Mabsus Tegaskan Komitmen Penguatan Pemberantasan Korupsi

Dalam penyampaiannya, Bupati Parosil menekankan bahwa langkah pencegahan harus menjadi fondasi utama dalam meminimalisir praktik korupsi. Ia mendorong penguatan mekanisme pengawasan internal melalui audit rutin, sistem pengaduan publik, serta edukasi antikorupsi di lingkungan aparatur pemerintah.

“Jangan hanya menunggu kasus muncul. Kita harus bisa mencegah sejak awal. Ini yang terus kami kembangkan bersama KPK,” ujarnya.

Lebih lanjut, Parosil juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan pendampingan dari KPK, ia berharap setiap proses pelayanan — mulai dari perizinan hingga pengelolaan anggaran — dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Tujuan besarnya adalah agar masyarakat Lampung Barat merasakan pelayanan yang terbuka, anggarannya jelas, prosesnya terdokumentasi, dan tidak ada celah untuk penyimpangan,” pungkasnya.(*)

×
Berita Terbaru Update