Sebanyak 130 operator dari seluruh pekon se-Kabupaten Lampung Barat mengikuti bimbingan teknis tersebut. Materi yang diberikan meliputi pembaruan aplikasi SIKS-NG, alur verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hingga tata cara penginputan data warga secara digital.
Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, hadir langsung memberikan arahan dan menegaskan pentingnya peran operator sebagai ujung tombak dalam pengelolaan data kemiskinan di tingkat desa. Ia menyoroti bahwa akurasi data DTKS dan kepesertaan PBI JKN menjadi isu krusial yang berdampak langsung pada hak masyarakat.
"Persoalan data kesejahteraan sosial dan kepesertaan PBI JKN saat ini merupakan persoalan yang sangat serius dan tidak bisa dianggap biasa," tegas Parosil.
Menurutnya, kesalahan sekecil apa pun dalam proses input data dapat berakibat fatal, termasuk potensi hilangnya hak masyarakat miskin terhadap bantuan sosial dan jaminan kesehatan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh operator bekerja secara teliti, cepat, dan bertanggung jawab dalam memperbarui data di lapangan.
Pemkab Lampung Barat menegaskan tidak ingin ada warga miskin atau rentan yang kehilangan akses bantuan hanya karena kendala administratif. Ketepatan data menjadi kunci utama keberhasilan program perlindungan sosial di daerah tersebut.
Kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi interaktif bagi para operator untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi saat menjalankan tugas. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan pendampingan berkelanjutan agar pengelolaan data di tingkat pekon berjalan valid, akuntabel, dan berkesinambungan.
Parosil berharap pelatihan ini mampu memberikan hasil konkret dan tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Ia menekankan bahwa kualitas data nasional sangat bergantung pada kejujuran dan validitas data yang dihimpun dari tingkat desa.
Melalui peningkatan kapasitas ini, sistem DTKS di Lampung Barat diharapkan semakin mutakhir serta terbebas dari data ganda maupun data yang tidak tepat sasaran. Ke depan, Pemkab juga berkomitmen memperjuangkan penambahan kuota bantuan bagi masyarakat rentan berbasis data riil.
Upaya tersebut turut didukung percepatan perekaman data kependudukan oleh dinas terkait guna menyinkronkan identitas warga dengan sistem bantuan nasional. Sinergi antara operator pekon dan perangkat daerah diharapkan mampu menciptakan tata kelola kesejahteraan sosial yang lebih adil dan tepat sasaran.
Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, jajaran BPJS Kesehatan, serta pimpinan perangkat daerah terkait sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan data sosial yang profesional dan transparan.
.jpg)
.jpg)
.jpg)