BERNUS.CO – Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengajukan permohonan langsung kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar turun tangan menangani ruas jalan yang terdampak longsor di Pekon Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong.
Permintaan tersebut disampaikan Parosil dalam audiensi bersama Anggota DPR RI Komisi V Mukhlis Basri dan sejumlah kepala balai kementerian di Lamban Sabah, Jalan Padat Karya, Way Dadi, Kota Bandar Lampung, Jumat (29/8/2025). Pertemuan strategis itu turut dihadiri Kepala Balai Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Lampung, Kepala BMKG dan Basarnas Daerah Lampung, serta jajaran Pemkab Lampung Barat, di antaranya Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, dan Kepala Dinas Perhubungan.
Forum ini juga melibatkan delapan kabupaten/kota Dapil I DPR RI Komisi V, yakni Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat.
Dalam forum tersebut, Parosil menegaskan bahwa pertemuan lintas lembaga sangat penting sebagai ruang sinkronisasi program pusat dan daerah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur serta penanggulangan bencana.
“Pertemuan-pertemuan seperti ini sangat penting untuk menyosialisasikan program-program yang menjadi visi-misi kepala daerah, gubernur, bahkan presiden. Saya yakin kita semua memiliki semangat yang sama: mewujudkan Asta Cita Presiden dan menjalankan amanat pembangunan untuk rakyat,” ungkap Parosil.
Ia menekankan bahwa Lampung Barat merupakan daerah rawan bencana, terutama longsor, karena kondisi geografis yang berada di kawasan perbukitan dengan curah hujan tinggi.
“Lampung Barat ini langganan longsor, apalagi di daerah seperti Pekon Mutar Alam. Saya sangat mengapresiasi pihak Kementerian yang telah menangani beberapa ruas jalan nasional terdampak longsor, namun masih banyak yang belum tersentuh,” jelasnya.
Parosil menyebut kasus longsor di Mutar Alam sebagai tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah. Ia menilai Kementerian PUPR cenderung lepas tangan, padahal kerusakan jalan kabupaten dipicu limpasan air dari saluran jalan nasional.
“Kami sudah ajukan permohonan penanganan ke Kementerian PUPR, tapi seolah lepas tangan. Padahal jelas, longsor terjadi akibat limpahan air dari saluran ruas jalan nasional, yang menghantam jalan kabupaten. Kalau bicara soal tanggung jawab, ini bukan hanya daerah. Ini bencana lintas kewenangan,” tegasnya.
Berdasarkan perhitungan Pemkab Lampung Barat melalui Dinas PUPR dan Bappeda, kebutuhan anggaran perbaikan mencapai lebih dari Rp10 miliar. “APBD kami tidak akan cukup. Maka kami harap kementerian hadir, menunjukkan rasa tanggung jawab, dan membantu menyelesaikan masalah ini,” tambahnya.
Parosil menekankan agar forum ini tidak sebatas seremoni, melainkan menghasilkan tindak lanjut konkret. “Jangan sampai kepala OPD hanya datang ke kementerian, proposal diterima, tapi tak pernah ditindaklanjuti. Di forum ini kita bisa verifikasi langsung, kita bisa dengar langsung, dan kita bisa bersinergi,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V Mukhlis Basri menegaskan komitmennya menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya memastikan kebutuhan infrastruktur mendesak masuk dalam program nasional.
“Semua kepala daerah tentu punya visi membangun daerahnya masing-masing. Tapi hari ini kita menghadapi tantangan serius: adanya pemotongan transfer daerah untuk 2025/2026. Ini tentu menyulitkan realisasi janji-janji pembangunan kalau tidak ada sinergi pusat dan daerah,” kata Mukhlis.
Ia menegaskan bahwa wilayah Dapil I Lampung adalah daerah rawan bencana yang seharusnya menjadi prioritas nasional. “Dapil I Lampung ini langganan bencana: mulai dari longsor, banjir, abrasi, sampai potensi gempa karena dilalui Sesar Semangko. Maka sudah seharusnya pemerintah pusat tidak tutup mata. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus ada koordinasi yang kuat,” tegasnya.
Mukhlis menambahkan bahwa pertemuan ini merupakan forum strategis, bukan sekadar formalitas. “Saya sengaja mengundang kepala daerah untuk bertemu langsung dengan para kepala balai, supaya program-program prioritas bisa diserap dan dianggarkan. Ini bentuk sinergi nyata. Dan saya pastikan akan mengawal aspirasi dari Lampung Barat, khususnya terkait jalan longsor di Mutar Alam, agar menjadi perhatian serius dari Kementerian PUPR,” ujarnya.(*)
