Dalam pertemuan itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memaparkan kondisi serta arah pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa struktur ekonomi Lampung masih sangat bergantung pada sektor pertanian. Dari sekitar 3 juta hektare luas wilayah, sebanyak 1,8 juta hektare merupakan lahan pertanian dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong yang menjadi sumber penghidupan hampir 2 juta keluarga.
Menurutnya, karakter ekonomi Lampung berbeda dengan wilayah lain di Sumatera yang lebih bertumpu pada sektor perkebunan. Di Lampung, sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah selama puluhan tahun. Namun, keterbatasan fiskal daerah masih menjadi tantangan, terutama dalam pembangunan infrastruktur penunjang distribusi hasil pertanian.
Gubernur menyebut, kapasitas APBD yang terbatas membuat pembangunan jalan belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan. Meski demikian, kebijakan stabilisasi harga gabah dan jagung dinilai berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pada 2025, ekonomi Lampung tumbuh 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional,” ujarnya.
Sejumlah indikator makro turut menunjukkan tren membaik, di antaranya penurunan angka kemiskinan dari 10,7 persen menjadi 9,6 persen, inflasi terkendali di angka 1,25 persen—terendah secara nasional—serta peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) mendekati 130. Perbaikan harga komoditas tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
Selain sektor pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyoroti potensi hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan. Pemerintah daerah berencana mengembangkan kawasan industri di lima wilayah strategis guna meningkatkan nilai tambah produk.
Namun demikian, masih terdapat kendala regulasi ekspor, terutama pada komoditas kopi yang harus melalui negara transit sebelum mencapai pasar tujuan. Kondisi ini dinilai meningkatkan biaya logistik dan menurunkan daya saing produk.
Di sektor UMKM, tercatat sekitar 398 ribu unit usaha dengan 70 persen pelakunya perempuan. Pemerintah daerah mendorong penguatan melalui klasterisasi dan agregasi produk agar lebih kompetitif, termasuk untuk pasar ekspor.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat, di antaranya percepatan pembangunan kawasan industri, peningkatan infrastruktur akses, dukungan kebijakan hilirisasi, serta pengembangan pariwisata dan pendidikan berbasis hospitality.
Untuk sektor industri, Pemprov Lampung mendorong kawasan industri masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk dukungan infrastruktur seperti jalan, listrik, air baku, dan pengolahan limbah. Sementara itu, di sektor pariwisata diusulkan pembangunan akses menuju destinasi unggulan, penguatan amenitas, promosi nasional, serta pengembangan desa wisata dan wisata bahari berbasis konservasi.
Kunjungan wisatawan nusantara ke Lampung juga mengalami peningkatan signifikan, dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025. Destinasi seperti Pulau Pahawang dan Taman Nasional Way Kambas dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara terintegrasi.
Pada sektor ekonomi kreatif, pemerintah daerah mendorong pengembangan subsektor unggulan seperti kriya, kuliner, fesyen, konten, dan digital melalui pelatihan SDM, akses pembiayaan, serta penguatan pemasaran dan pembangunan creative hub.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi capaian pembangunan Lampung yang menunjukkan tren positif. Ia menilai Lampung memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
“Komisi VII DPR RI berkomitmen mendukung berbagai program strategis daerah sesuai dengan mitra kerja komisi,” ujarnya.
Dalam sesi wawancara, Gubernur menambahkan bahwa penataan UMKM berbasis komoditas, khususnya singkong dengan lebih dari 5.000 merek, tengah didorong untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat dan berdaya saing.
Selain itu, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga menjadi fokus, dengan rencana empat KEK industri dan dua KEK pariwisata yang masih dalam tahap perencanaan dan studi kelayakan.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kunjungan Kerja, Chusnunia Chalim, menyatakan bahwa berbagai usulan Pemprov Lampung, termasuk insentif seperti tax holiday dan penguatan sektor pariwisata, mendapat respons positif dari kementerian terkait.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan Lampung, sekaligus memperkuat peran daerah sebagai lumbung pangan nasional dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera.
