BERNUS.CO - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus berupaya memperluas akses keuangan yang merata di seluruh wilayah, salah satunya melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Lampung Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, dan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, yang turut dihadiri oleh perwakilan dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Jumat (25/4/2025).
Drs. Mad Hasnurin, Wakil Bupati Lampung Barat, hadir dalam acara penting ini untuk menunjukkan komitmennya dalam memperkuat inklusi keuangan di daerahnya. Selain menghadiri rakor, agenda juga mencakup Bimbingan Teknis Web Pelaporan Sistem Informasi TPAKD (SITPAKD) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas operator dan memastikan kelancaran pelaporan program kerja TPAKD di masing-masing daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Drs. Mad Hasnurin mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyambut baik kegiatan ini sebagai salah satu wadah untuk berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan daerah lain dalam mewujudkan akses keuangan yang lebih inklusif.
“Kami di Lampung Barat sangat mengapresiasi forum seperti ini. Selain sebagai ajang koordinasi, ini juga menjadi ruang belajar yang penting bagi kami untuk memperkuat strategi percepatan akses keuangan. Kami yakin sinergi ini akan mendorong kemajuan di bidang inklusi keuangan,” kata Wakil Bupati.
Ia juga menambahkan bahwa sistem pelaporan berbasis web seperti SITPAKD sangat membantu untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pelaksanaan program TPAKD di daerah. Dengan menggunakan platform tersebut, proses pelaporan diharapkan menjadi lebih efisien dan memudahkan pengawasan.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menjelaskan bahwa inklusi keuangan bukan hanya soal ketersediaan layanan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan layanan keuangan tersebut dengan optimal. Mad Hasnurin menekankan pentingnya peran serta berbagai pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta, dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh layanan keuangan.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan akses keuangan dapat dirasakan secara merata. Kami di Lampung Barat berkomitmen penuh untuk mendukung arah kebijakan provinsi dalam menyusun program kerja TPAKD yang lebih aplikatif dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai bagian dari upaya ini, Rakor TPAKD diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan di seluruh wilayah Lampung, khususnya dalam mengoptimalkan akses keuangan untuk masyarakat di daerah yang sebelumnya terpinggirkan. Dengan adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sektor keuangan, dan masyarakat, harapannya adalah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan di setiap daerah.(*)
